Puncak hingar-bingar pesta demokrasi di 100-an daerah di seluruh negeri adalah hari ini, 15-02-2017. Setelah sebelumnya para pasangan calon pemimpin daerah berlomba-lomba merebut hati warga masyarakatnya untuk memilih lalu mencoblosnya di hari ini. Segala hal mereka lakukan untuk memnangkannya, dimulai dari 'blusukan' untuk menjabarkan janji-janji manis program kerjanya, hingga pembuatan atribut kampanye mulai dari stiker, kaos, dan dlm bentuk yg lebih besar banner atau pamflet.
Di benak kita, mungkin biaya untuk melakukan kampanye-kampanye dia atas tidak seberapa besar apalagi hanya sekelas daerah, tp tak diduga terutama bagi awam seperti saya, biaya kampanye untuk sekelas provinsi saja bisa mencapai 2 digit MILIAR rupiah. Sumbernya sendiri bermacam-macam mulai dari iuran partai pengusung, hingga 'sumbangan sukarela' dari berbagai macam tingkat sosial masyarakat. Tentunya kita semua tahu bahwa sumbangan dr masyarakat terbesar adalah dari kalangan pengusaha. Kalau anda sepakat dg saya, masyarakat kelas menengah ke bawah rasanya sulit ikut 'menyumbang' utk paslon kada.
Terlalu banyak sumbangan 'sukarela' artinya terlalu banyak pula kepentingan yg mengiringinya. Logikanya, individu-individu yg rasional selalu akan mengharap 'sumbangan' dalam bentuk lain dari kepala daerah terpilih yg dimana mereka iku menyumbangnya saat kampanye. Bisa disimpulkan, besarnya ongkos kampanye berbanding lurus dengan besarnya kepentingan yg dibawa kepala daerah terpilih.
Komponen biaya kampanye hanya salah satu komponen dari ongkos demokrasi keseluruhan. Akan tetapi, justru biaya kampanye lah yg bisa menjadi boomerang bagi proses demokrasi itu sendiri. Beberapa pejabat eksekutif dan legislatif serta pengusaha dari kalangan swasta, yg notabenenya adalah mereka yg secara lgsg menikmati manisnya 'demokrasi' ini, telah banyak yg diiciduk para penegak hukum utamanya terkait 'abuse of power', Korupsi-Kolusi-Nepotisme. Alasan mereka sebenarnya sederhana saja, mengembalikan 'modal' dan mendapat keuntungan atas 'investasi modal' tersebut bahkan harus dpt untung.
Oleh karena itu, sebenarnya proses demokrasi yg sudah berjalan satu dekade lebih harusnya perlu direview. Keterlibatan masyarakat secara langsung dlm pembiayaan demokrasi tidak serta-merta menurunkan tingkat KKN bahkan cenderung bertambah. Pemimpin yg bisa jadi sebenarnya amanah, namun karena banyaknya kepentingan yg dibawa saat sebelum memenangkan pertarungan membuat ia tak begitu banyak bisa berbuat, diakui atau tidak.
~M.H.I.A~
0 comments
Post a Comment