Please leave a comment

Wednesday, February 15, 2017

MAHALNYA ONGKOS DEMOKRASI

Puncak hingar-bingar pesta demokrasi di 100-an daerah di seluruh negeri adalah hari ini, 15-02-2017. Setelah sebelumnya para pasangan calon pemimpin daerah berlomba-lomba merebut hati warga masyarakatnya untuk memilih lalu mencoblosnya di hari ini. Segala hal mereka lakukan untuk memnangkannya, dimulai dari 'blusukan' untuk menjabarkan janji-janji manis program kerjanya, hingga pembuatan atribut kampanye mulai dari stiker, kaos, dan dlm bentuk yg lebih besar banner atau pamflet.

Di benak kita, mungkin biaya untuk melakukan kampanye-kampanye dia atas tidak seberapa besar apalagi hanya sekelas daerah, tp tak diduga terutama bagi awam seperti saya, biaya kampanye untuk sekelas provinsi saja bisa mencapai 2 digit MILIAR rupiah. Sumbernya sendiri bermacam-macam mulai dari iuran partai pengusung, hingga 'sumbangan sukarela' dari berbagai macam tingkat sosial masyarakat. Tentunya kita semua tahu bahwa sumbangan dr masyarakat terbesar adalah dari kalangan pengusaha. Kalau anda sepakat dg saya, masyarakat kelas menengah ke bawah rasanya sulit ikut 'menyumbang' utk paslon kada.

Terlalu banyak sumbangan 'sukarela' artinya terlalu banyak pula kepentingan yg mengiringinya. Logikanya, individu-individu yg rasional selalu akan mengharap 'sumbangan' dalam bentuk lain dari kepala daerah terpilih yg dimana mereka iku menyumbangnya saat kampanye. Bisa disimpulkan, besarnya ongkos kampanye berbanding lurus dengan besarnya kepentingan yg dibawa kepala daerah terpilih.

Komponen biaya kampanye hanya salah satu komponen dari ongkos demokrasi keseluruhan. Akan tetapi, justru biaya kampanye lah yg bisa menjadi boomerang bagi proses demokrasi itu sendiri. Beberapa pejabat eksekutif dan legislatif serta pengusaha dari kalangan swasta, yg notabenenya adalah mereka yg secara lgsg menikmati manisnya 'demokrasi' ini, telah banyak yg diiciduk para penegak hukum utamanya terkait 'abuse of power', Korupsi-Kolusi-Nepotisme. Alasan mereka sebenarnya sederhana saja, mengembalikan 'modal' dan mendapat keuntungan atas 'investasi modal' tersebut bahkan harus dpt untung.

Oleh karena itu, sebenarnya proses demokrasi yg sudah berjalan satu dekade lebih harusnya perlu direview. Keterlibatan masyarakat secara langsung dlm pembiayaan demokrasi tidak serta-merta menurunkan tingkat KKN bahkan cenderung bertambah. Pemimpin yg bisa jadi sebenarnya amanah, namun karena banyaknya kepentingan yg dibawa saat sebelum memenangkan pertarungan membuat ia tak begitu banyak bisa berbuat, diakui atau tidak.

~M.H.I.A~

Thursday, January 19, 2017

Negeri-negeri 'Terkutuk'(?)

Negara-negara beriklim tropis sejatinya adalah negara-negara yang Kaya. Namun kekayaan yg dimaksud disini hanya dari kekayaan alamnya, melimpah-ruah bahkan hampir bisa dikatakan bahwa di negara-negara tropis lah sumber kekayaan bumi terpendam.

Dalam ilmu geografi, negara-negara tropis adalah negara yang berada diantara 23.5° lintang utara dan 23.5° lintang selatan. Jika dilihat dari dalam peta maka perinciannya sebagai berikut:

Semua negara di Asia Tenggara beriklim tropis, Hong Kong, Taiwan, India, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives, Arab Saudi, Oman, dan Yaman.Catatan : Taiwan, India, Bangladesh, dan Arab Saudi hanya sebagian wilayah selatannya saja yang beriklim tropis. Afrika :Hampir semua negara Afrika beriklim tropis, kecuali Mesir, Libya, Aljazair, Maroko dan Afrika Selatan. Negara di Afrika yang beriklim tropis antara lain Zaire, Kenya, Kongo, Gabon, Uganda, Somalia, Ethiopia, Kamerun, Nigeria, Sudan, Ghana, Pantai Gading, Rep. Afrika Tengah, Guinea,dan lain -lain. Amerika:Ekuador, Kolombia, Venezuela, Brasil, Guyana, Guyana Perancis, Suriname, Peru, Bolivia, Panama, semua negara di Amerika Tengah & Karibia, dan sebagian Meksiko.

Jika diperhatikan, secara umum negara-negara yang saya sebutkan di atas semuanya tergolong negara-negara sedang berkembang atau bahkan malah negara miskin (di benua afrika, red). Namun jika kita gali lebih dalam, negara-negara di atas adalah negara dengan kekayaan alam yang sangat berlimpah. Contoh kecil saja, Indonesia, sudah tidak perlu saya jelaskan detail bgmn kekayaan alamnya mulai dari perhutanan, perikanan, pertanian, hingga sektor pertambangan.

Bergeser ke barat ada benua afrika, yakni kumpulan beberapa negeri yang secara kasat mata memang seolah tandus. Akan tetapi, kita tahu pada era kolonialisme negara-negara eropa berebut mendapatkan wilayah di dataran afrika sana. Karena ternyata dibalik gersangnya tanah afrika, terdapat kandungan mineral yang berlimpah.
Afrika merupakan wilayah penghasil beberapa mineral terbesar di dunia.  50 persen produksi emas dunia berasal dari Afrika Selatan, Zimbabwe, dan Republik Demokratik Kongo. Selain itu, Afrika juga memiliki negara produsen minyak mentah besar seperti Nigeria, Libya, dan Angola. Mineral-mineral lain yang banyak dieksploitasi di Benua Hitam ini yaitu kobalt, tembaga, khromium, uranium, platina, dan bauksit.

Bergeser lagi ke barat, benua Amerika. Tepatnya amerika selatan. Kita tahu bahwa beberapa penghasil minyak dunia ada di dataran amerika selatan. Tak cukup dari pertambangan yg melimpah, tak kalah juga kekayaan yang mereka miliki di sektor 'hijau-hijauan'. Salah satu hutan hujan tropis terluas ada di sana, Amazon. Keadaan dan kekayaan geografisnya, flora dan fauna tak kalah eksotinya dengan asia tenggara.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, negeri-negeri di atas iklim tropis cenderung miskin dan kalah dengan negeri-negeri lain di luar tropis. Mengapa demikian? Jawabannya tentu ada di sektor Sumber Daya Manusia (SDM) nya, tepatnya mental dan etos kerja. Sebagai perbandingan mencolok, ada di benua biru (eropa). Dengan terbatasnya kekayaan alam yang ada, penduduk eropa mempunyai etos kerja yang tinggi. Saat ini mgkn tidak ada eksplorasi alam satu pun (di negeri-negeri dg alam melimpah) tanpa melibatkan orang-orang benua biru. Kalaupun ada, toh itu pun hanya proses nasionalisasi dari eksplorasi yg awalnya dilakukan orang-orang eropa.

Orang eropa dahulu terbiasa dengan ujian berat dari kurangnya sumber-sumber kehidupan yang mereka punya. Melalui beberapa revolusi, yang puncaknya adalah revolusi industri, negeri eropa berkembang menjadi negeri yang makmur seolah negeri eropa adalah negeri yang kaya, dari susu SDAnya. Selain itu, revolusi mental di eropa berkembang lebih cepat dari negeri lainnya. Contoh kecilnya kawasan skandinavia. Skandinavia adalah tempat tinggal kaum bar-bar, bangsa Vikink. Sekarang, kawasan skandinavia berubah total menjadi negeri dengan tata kelola pemerintahan yang baik, norwegia menjadi negara dengan penduduk paling bahagia di dunia, serta masuk jajaran 5 besar negara dengan tingkat korupai paling kecil di dunia.

Oleh sebab itu, sangat pantas bahwa negeri negeri beriklim tropis adalah negeri-negeri dengan kutukan sumber daya alam melimpah. Membuat masyarakatnya terlena dan terbiasa sejak dahulu kala "dilayani dan dimanjakan" oleh alam. Tak heran etos kerjanya pun rendah. Dan hanya menjadi 'kacung' negeri-negeri eropa.

~M.H.I.A~

Saturday, October 1, 2016

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK DI INDONESIA



PENDAHULUAN
            Model rational choice oleh Becker (1968), secara singkat menjelaskan bahwa keputusan individu melakukan suatu tindakan kejahatan mempertimbangkan banyak faktor yang terkait dengan manfaat dan biaya yang akan didapat dan dikeluarkannya. Seorang individu, yang berpotensi melakukan kejahatan, akan melakukan tindak kejahatan ketika utilitas yang akan ia dapat lebih tinggi dari kemungkinan hukuman-hukuman yang akan ia dapat jika tertangkap. Sehingga, secara rasional seorang individu akan menahan diri untuk melakukan kejahatan apabila kemungkinan ia tertangkap—termasuk kemungkinan hukuman-hukuman yang akan ia dapat—ditingkatkan.
            Pendekaatan ekonomi lain dalam menganalisis perilaku kriminal salah satunya adalah pendekatan game theory. Pendekatan ini menyatakan bahwa setiap usaha untuk meningkatkan atau memberatkan sanksi hukuman bagi para kriminal justru akan membuat kemungkinan para penegak hukum untuk menegakkan hukum akan semakin berkurang, namun di sisi lain tidak mempengaruhi kemungkinan para (calon) kriminal untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Salah satu pionir pendekatan game theory ini adalah Tsebelis (1989, 1990).
            Kedua pendekatan tersebut—rational choice theory/decision theory dan game theory—melahirkan banyak perdebatan diantara para ekonom. Sebuah jalan tengah dimunculkan oleh Pradiptyo (2007) dengan memodifikasi model inpection game yang dikeluarkan oleh Tsebelis (1989). Pradiptyo (2007) menyatakan bahwa melakukan pencegahan terhadap kriminal lebih efektif untuk mengurangi kemungkinan para (calon) kriminal untuk melakukan tindakan melanggar hukum jika dibandingkan dengan menambahkan hukuman. Teori-teori tersebut bisa diterapkan untuk semua jenis kriminalitas terutama yang sifatnya konvensional.
            Dilihat dari beberapa teori-teori tersebut, salah satu yang paling dominan adalah peran dari para penegak hukum, karena aspek pencegahan dan pemberian hukuman menuntut peran yagn lebih besar dari para penegak hukum. Salah satu aspek yang harusnya menjadi perhatian dalam hal tersebut adalah perilaku hakim-hakim dalam pengadilan. Perbedaan pertimbangan dalam setiap keputusan-keputusan oleh para hakim dalam suatu proses pengadilan bisa berpengaruh juga terhadap pertimbangan individu untuk melakukan tindak kriminal (Pradiptyo, 2009).
            Kerangka studi mengenai perilaku para hakim dengan pendekatan ekonomi salah satunya dikemukakan oleh Posner (2005). Para hakim seringkali membuat keputusan yang berbeda-beda untuk kasus-kasus yang sebenarnya bisa dibilang sama. Para hakim, sepertinya halnya individu rasional lain, adalah individu-individu yang memaksimumkan utilitasnya (Posner, 2005).
            Salah satu bentuk kriminalitas yang sedang menjadi sorotan dan concern pemerintah Indonesia saat ini adalah tindak pidana terhadap anak. Salah satu contohnya adalah pro dan kontra tentang usulan hukuman kebiri bagi para paedofil[1]. Tindak pidana tehadap anak di atur dalam Undang-undang (UU) Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang (UU) nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak[2], anak-anak adalah mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Tindak pidana terhadap anak di Indonesia dikategorikan sebagai salah satu bentuk pidana khusus dengan sub-kategori anak[3].
Dalam Undang-undang (UU) nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ada 11 pasal yang merupakan larangan untuk melakukan beberapa tindakan terhadap anak dan 11 pasal yang mengatur sanksi serta hukumannya. Berdasarkan data putusan dari Mahkamah Agung (MA) Indonesia tentang tindak pidana terhadap anak, hukuman penjara dan denda yang diterima oleh para pelaku pidana bervariasi.
Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menaksir dan memperkirakan keputusan hakim MA dalam memutuskan perkara tindak pidana terhadap anak dengan menggunakan pendekatan ekonometrika.
             
PERTANYAAN PENELITIAN
1.      Bagaimana keputusan-keputusan Mahkamah Agung tentang tindak pidana terhadap anak di Indonesia?
2.      Faktor apa yang mempengaruhi keputusan Mahkamah Agung dalam kasus tindak pidana terhadap anak di Indonesia?
3.      Faktor apa yang menjadi pertimbangan hukuman (penjara dan denda) oleh Mahkamah Agung dalam kasus tindak pidana terhadap anak di Indonesia?
METODOLOGI
1.      Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data putusan Mahkamah Agung (MA) dengan kategori Pindana Khusus dan sub-kategori Anak kemudian dipilih putusan-putusan dari MA tentang tindak pidana anak dengan anak sebagai korbannya dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Sumber data penelitian ini adalah situs resmi publikasi putusan MA[4].
2.      Analisis Data
a.       Analisis Deskriptif
Analisis Deskriptif digunakan untuk memberi gambaran secara umum tentang putusan-putusan MA tentang tindak pidana dengan anak sebagi korbannya dengan cara menyajikan data tabulasi statistik.
b.      Model Logit
Penggunaan model logit digunakan untuk model yang variabel terikatnya berupa data klasifikasi. Regresi logistik (logit) adalah regresi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap satu variabel dependen yang merupakan variabel dummy. Pada teknik analisis regresi logistik tidak memerlukan lagi uji normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya (Gujarati, 2010).
Dalam penelitian ini, model logit digunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keputusan hakim MA—bersalah atau tidak bersalah—dalam mengambil keputusan untuk kasus pidana terhadap anak.
c.       Model Tobit
Model  rergresi  Tobit  pertama  kali  dikemukakan  oleh James  Tobin  pada  1958. Banyak penelitian menggunakan alat analisa regresi berganda OLS (Ordinary Least Square). Namun, untuk analisis menggunakan variabel terikat yang terbatas (limited), yaitu nilai dari variabel terikat lebih dari sama dengan nol, OLS tidak dapat digunakan karena parameter yang dihasilkan oleh OLS mengalami bias dan juga tidak konsisten. Untuk mengatasi hal tersebut, maka digunakan model regresi tobit.
Dalam penelitian ini, regresi tobit digunakan untuk menaksir faktor-faktor yang menjadi pertimbangan lamanya atau besaran hukuman untuk terdakwa kasus pidana terhadap anak oleh hakim Mahkamah Agung. Karena dalam keputusan para hakim terdapat putusan “tidak bersalah”, artinya hukuman adalah sama dengan nol. Maka model tobit yang digunakan dalam penelitian ini.

REFERENSI
Becker, Gary S., 1968. ‘Crime and punishment: an economic approach’, Journal of Political Economy, 76(2): 169-217.
Gujarati, Damodar N. & Dawn C. Porter. 2009. Basic Econometric, 5th          Edition, New York, McGraw Hill.
Posner, Richard A., 2005. ‘Judicial behavior and performance: an economic approach’, Florida State University Law Review, 32: 1259 – 1280.
Pradiptyo, Rimawan, 2007. ‘Does punishment matter?: a refinement of the inspection game’, Law and Economics, 3(2): 197-219.
Pradiptyo, Rimawan, 2009. ‘A certain uncertainty; assessment of court decisions in tackling corruption in Indonesia’, SSRN Working Paper Series.
Tsebelis, George, 1989. ‘The abuse of probability in political analysis: The Robinson Crusoe fallacy’, The American Political Science Review, 83: 77 – 91.
Tsebelis, George, 1990. ‘Penalty has no impact on crime? a game theoretical analysis, Rationality and Society, 2: 255 – 286.
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
http://putusan.mahkamahagung.go.id/


[1] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), paedofil adalah orang dengan orientasi seksual terhadap anak-anak.
[2] Perubahan dari UU no. 23 tentang Perlindungan Anak.
[3] Dalam situs resmi publikasi putusan Mahkamah Agung (MA): http://putusan.mahkamahagung.go.id/
[4] (http://putusan.mahkamahagung.go.id/)

KORUPSI, DEMOKRASI, DAN KEBEBASAN EKONOMI DI ASEAN



Muhammad Hasyim Ibnu Abbas
Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Gadjah Mada
Jl. Nusantara Kampus UGM, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

ABSTRAK
Menurut Transparency International korupsi adalah “the abuse of public officer for private gain”. Korupsi sangat erat hubungannya dengan keadaan politik dan sistem pemerintahan di suatu negara, demokratis atau autokratis. Studi-studi empiris juga menemukan bahwa kebebasan ekonomi berpengaruh terhadap korupsi. Penelitian ini bertujuan ini untuk mengetahui pengaruh interaksi demokrasi dan kebebasan ekonomi terhadap tingkat korupsi di ASEAN, 2005-2014. Alat  analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tipologi untuk mengetahui posisi negara-negara ASEAN berdasarkan tipologi menurut tingkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Demokrasi, dan Kebebasan ekonominya, yang kemudian diperkuat dengan analisis regresi data panel dengan metode Fixed Effect. Dari hasil analisis Tipologi Negara, ditemukan bahwa tingkat demokrasi dan kebebasan ekonomi yang tinggi di atas rata-rata membuat tingkat korupsinya rendah atau IPK-nya tinggi seperti di negara Singapura dan Malaysia. Hasil analisis regresi juga memperkuat bahwa ketika suatu negara—di ASEAN—memiliki kebebasan ekonomi yang rendah di bawah 6,25 maka demokrasi justru akan memperburuk tingkat korupsi. Demikian juga ketika tingkat demokrasi suatu negara berada di bawah 4,4 maka kebebasan ekonomi juga akan membuat IPK turun. Hal tersebut sesuai dengan analisis tipologi dimana Malaysia dan Singapura rata-rata memiliki tingkat demokrasi dan kebebasan ekonomi di atas 4,4 dan 6,25 selama tahun 2005-2014.

Kata Kunci: Korupsi, Demokrasi, Kebebasan Ekonomi, Analisis Tipologi,
         Analisis Regresi Data Panel.

(Thesis lengkap bisa dilihat di Perpustakaan Pusat UGM bagian Electronic Thesis and Dissertation)

Tuesday, December 9, 2014

Ilmu Akhirat/Ukhrowi Vs. Ilmu Dunia/Duniawi

Ilmu akhirat, ilmu agama, atau apapun istilahnya, bukan sebatas ilmu-ilmu yang 'pakai bahasa arab' atau ilmu yang 'ngomong tentang agama', dan lantas bukan berarti matematika, fisika, kimia, sosiologi, bahasa inggris, ekonomi itu ilmu (yang katanya) duniawi. Penggunaan istilah itu (ilmu duniawi dan ilmu ukhrowi/akhirat) sesungguhnya telah benar-benat sangat menyesatkan.

Ilmu tajwid, bagus, mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dg baik dan benar (dan katanya ini ilmu akhirat), tapi ketika si Ustadz (istilah untuk guru yg mengajar ilmu yang katanya akhirat) mempelajari dan mengamalkannya hanya untuk kepentingan perut semata (demi harta) masih pantaskah menyebut si Ustadz sedang mengajari ILMU AKHIRAT.

Di sisi lain, kita ambil satu contoh, ilmu fisika yang katanya ini ilmu dunia/duniawi bahkan bagi 'golongan-golongan tertentu' ilmu fisika ini dianggap bukan ilmu. Tapi coba pikir, ketika seorang guru mengajar ilmu fisika dengan ikhlas, tanpa pamrih, bahkan justru lebih bersyukur kepada Tuhan karena dengan ilmu fisika bisa lebih mengenal keagungan dan kehebatan-Nya, apa pantas mengatakan bahwa sang guru sedang mengajari ILMU DUNIAWI.

Jika anda memang sering membaca Al-Quran, seharusnya anda tahu, bahwa semua pengetahuan itu datangnya dari Allah. Ilmu fiqih memang banyak dijelaskan di Al-quran, tapi ilmu matematika tak kalah banyak dijelaskan di Al-Quran bahkan ilmu fiqih memakai toeri dalam matematika (e.g. pembagian waris).

Maka saya ulangi lagi bahwa Penggunaan istilah ilmu akhirat dan ilmu dunia telah diselewengkan dan cenderung menyesatkan.

mari merenung sejenak, #Mikiiirrr